Ibu hamil dari keluarga ekonomi tidak mampu tak usah lagi mencemaskan biaya melahirkan, termasuk biaya pemeriksaan kandungan. Pasalnya, mulai tahun depan, semua pengeluaran itu akan ditanggung negara.
Untuk merealisasikan program anyar tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan menyiapkan dana sebesar Rp 400 miliar yang diambil dari Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tahun depan mencapai Rp 5,12 triliun.
Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menyatakan, untuk tahun pertama, program biaya persalinan gratis ini berlaku bagi para perempuan hamil tanpa batas jumlah anak yang dilahirkan. Namun, "Pada program selanjutnya atau mulai 2012, kami hanya menanggung biaya sampai kelahiran anak kedua," katanya, Kamis (19/8/2010).
Untuk merealisasikan program anyar tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan menyiapkan dana sebesar Rp 400 miliar yang diambil dari Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tahun depan mencapai Rp 5,12 triliun.
Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menyatakan, untuk tahun pertama, program biaya persalinan gratis ini berlaku bagi para perempuan hamil tanpa batas jumlah anak yang dilahirkan. Namun, "Pada program selanjutnya atau mulai 2012, kami hanya menanggung biaya sampai kelahiran anak kedua," katanya, Kamis (19/8/2010).
Endang mengatakan, persalinan gratis ini berlaku di semua rumah sakit dan puskesmas yang selama ini menjadi pelaksana Jamkesmas untuk layanan kelas tiga. Meski demikian, bukan berarti program ini hanya dinikmati pemegang kartu Jamkesmas. "Masyarakat miskin lain yang belum ikut juga bisa dapat bantuan," ujarya.
Usman Sumantri, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemkes, menambahkan, untuk pemeriksaan kandungan selama masa kehamilan, negara akan menanggung biaya pemeriksaan sebelum melahirkan sebanyak empat kali.
Negara juga akan menanggung biaya pemeriksaan ibu dan bayinya pascamelahirkan sebanyak dua kali. "Dari sebelum dan sesudah melahirkan, ibu hamil mendapat pemeriksaan gratis. Saat persalinan, obat dan alat kesehatan juga pemerintah yang menanggung semuanya," ungkap Usman.
Soal prosedur mendapatkan layanan ini, Usman belum bisa membeberkan karena konsep program ini belum sepenuhnya rampung. "Kami akan bayar per kasus, bukan memberi sejumlah dana kepada rumah sakit atau puskesmas," ucapnya.
Agar program ini tepat sasaran, Kemkes akan menetapkan sejumlah syarat. Yang paling utama, calon penerima sama sekali tidak memiliki asuransi atau proteksi dalam bentuk apa pun. "(Misalnya) dia pegawai negeri dan sudah dapat jaminan kesehatan, maka tidak bisa dapat persalinan gratis," kata Usman.
Tambahan anggaran
Namun, Usman mengatakan, anggaran program persalinan gratis yang diusulkan dalam RAPBN 2011 sebenarnya tidak mencukupi. "Dana sebesar Rp 400 miliar tidak cukup untuk menolong persalinan ibu hamil di 33 provinsi," imbuhnya. Menurut perkiraan Kemkes, pada 2011 nanti akan ada 2,4 juta perempuan yang akan melahirkan.
Dalam rencana pembiayaan persalinan, Kemkes mengestimasi, biaya persalinan normal sebesar Rp 410.000 per orang. Dengan perhitungan 80 persen dari 2,4 juta perempuan yang akan melahirkan tahun depan, maka pemerintah harus merogoh kocek paling tidak Rp 794 miliar.
Untuk persalinan melalui operasi, pemerintah harus menyiapkan tambahan dana Rp 658 miliar. "Jika prediksi ini tidak meleset, Rp 1,45 triliun," kata Usman. Itu sebabnya, ia mengatakan, Kemkes akan mengirim surat ke Presiden untuk meminta tambahan anggaran.
Sebagai catatan saja, program persalinan gratis ini untuk menekan angka kematian ibu melahirkan hingga mencapai batas yang ditetapkan dalam Millenium Development Goals (MDGs). Saat ini, angka kematian ibu melahirkan di Indonesia mencapai 228 per 100.000 kelahiran. Dalam MDGs ditargetkan, angka tersebut pada 2015 turun menjadi 103 per 100.000 kelahiran.
source : health.kompas.com
0 Comment "Pemenuhan Biaya Persalinan untuk Warga Miskin Di Tahun Depan"
Posting Komentar